nusakini.com--Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan telah digagas oleh berbagai kementerian. Salah satunya adalah melalui akses permodalan yang dibuka kepada masyarakat miskin dan program inklusi keuangan. Inklusi keuangan ditargetkan mencapai 75 persen pada tahun 2019.

Target pembangunan tersebut tentunya harus melibatkan banyak pihak dan sinergi dari berbagai kementerian. Semua pihak harus bekerja sama untuk saling mengisi sehingga tugas berat Pemerintah dalam mencapai target pembangunan dapat tercapai. 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

“Saya senang hari ini kita pada akhirnya bisa memulai suatu program bersama-sama dengan kementerian lain. Jadi, tadi disebutkan disini, Kementerian Kelautan, (Kementerian) Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, (Kementerian) Kominfo dan Kementerian Keuangan. Ini anggaran 1,5 T yang dianggarkan di dalam APBN 2017 dan nanti kami dan Komisi XI masih akan membahasnya,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya pada acara Sinergi Kementerian dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan bertempat di Desa Angin Pasir, Mega Mendung, kabupaten Bogor, kemarin.

Program-program yang telah dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koperasi (Kemenkop & UKM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengkoordinasikan pendanaan (coordinated fund) yang dapat membiayai program-program dimaksud untuk menjangkau masyarakat ultra mikro. Pembiayaan ultra mikro dengan segmen Rp10 juta ke bawah dengan syarat yang sangat mudah yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), keterangan memiliki usaha dan tidak punya hutang pada lembaga keuangan. 

“Tujuannya supaya hari ini beberapa anggota komisi XI juga bisa melihat pilot (project) nya. Kita meluncurkan bersama-sama di berbagai daerah bersama dengan beberapa Menteri. Jadi uang 1,5 T ini bersama-sama dengan program dari Menteri Koperasi, Perikanan dimana (berkaitan) dengan nelayan, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Ibu Khofifah dengan PKH dan e-warungnya dan kemudian Kominfo dalam hal membangun sistem informasi,” kata Menkeu. 

Menkeu berharap dengan piloting ini, nantinya akan dilihat hasilnya sehingga kalau memang bagus akan disampaikan kepada Dewan agar Pemerintah bisa menaikkan lagi anggarannya pada tahun-tahun yang akan datang. (p/ab)